close
PENDIDIKAN

Disdik Sumenep Gelar Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pemda Terkait Penyelenggaraan PAUD HI

IMG_20211009_100114

SUMENEP, Kompasmadura.com – Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menggandeng elemen terkait di Kabupaten Sumenep dalam rangka kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Penyelenggaraan PAUD HI yang digelar tanggal 05 Oktober 2021 lalu.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Dr. Muhammad Saidi. M. Pd, MM, dalam paparannya mengungkapkan, kegiatan yang dilaksanakan tersebut dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Bupati (Perbup) No 48 Th. 2021 Tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal PAUD dan Perbup No. 49 Th 2021 tentang Penyelenggaraan Pengembangan PAUD holistik Intergratif.

Sesuai Pasal 1 ayat (7) Perbup 49/2021, Suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

“sedangkan terkait Paud HI pada Pasal 1 ayat (9) dijelaskan, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, dan sistematis dan terintegrasi.”jelasnya.

Selanjutnya, secara umum pada Pasal 2 ayat (2) terselenggaranya layanan Pengembangan AUD HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia. Dan secara khusus, Pasal 2 ayat (3) terpenuhinya kebutuhan essensial AUD secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;

Lebih lanjut Saidi menjelaskan secara khusus Pasal 2 ayat (3) terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada; terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait, sesuai kondisi wilayah;dan Pasal 2 ayat (3) terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Sedangkan prinsip pengembangan AUD HI dijelaskan Saidi, meliputi pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, pelayanan yang berkesinambungan, pelayanan yang non diskriminasi, pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat partisipasi masyarakat berbasis budaya yang konstruktif serta tata kelola pemerintahan yang baik.

“Strategi penerapan AUD HI, yakni SPM di bidang AUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedikitnya satu desa terdapat satu PAUD HI secara bertahap, program wajib mengikuti PAUD 1 tahun pra Dikdas bagi AUD. Dan fasilitas layanan PAUD HI memiliki layanan Posyandu, layanan BKB dan layanan PAUD.” lanjutnya.

Sementara yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut meliputi unsur dari Bappeda, Dinkes, Dinsos, Bagian Hukum Stkab Sumenep, DP3AKB, DPMD, Disdukcapil, Bunda PAUD, Pokja 2 TP PKK SMNP, Himpaudi, IGTK, Pengawas TK/SD, Penilik PAUD, Pendidik PAUD/TK, Diskominfo, RSUD serta dari Kepolisian Resort Sumenep, dengan undangan terbagi menjadi 50 orang dengan penerapan protokol ketat.(Rus/Nin)

Tags : Disdik