SUMENEP

Pemkab Sumenep Mudahkan Layanan Realisasikan Investasi Tahun Ini Bisa Lampaui Rp. 2,5 Triliun


SUMENEP, Kompasmadura.com – Pemerintah kabupaten Sumenep melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Sumenep menargetkan realisasi investasi di kabupaten Sumenep tahun 2024 sebesar Rp. 2,5 triliun akan tercapai, mengingat pencapaian realisasi investasi tahun sebelumnya mengalami peningkatan signifikan.

Kepala DPMPTSP kabupaten Sumenep, Abd. Rahman Riadi, mengaku optimis target realisasi investasi di kabupaten Sumenep akan naik hingga Rp.2,5 triliun dari realisasi tahun sebelumnya, yakni di tahun 2023 sebesar Rp. 2.101.692.051.534, yang juga naik dari realisasi tahun’2022 yang mencapai Rp. 1.777.132.906.067.

” Di tahun 2024 ini kami menargetkan realisasi investasi Rp. 2,5 triliun dan mudah-mudahan bisa terpenuhi , yang salah satunya karena beberapa kebijakan kemudahan kepada pengusaha dalam pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha)” ujar Rahman, Kamis (27/07/2024).

Dijelaskan, NIB yang sudah dikeluarkan sampai 28 Juni ini saja sudah mencapai 12.048 ijin usaha, sehingga sampai Desember nantinya dipastikan angka itu akan terus bertambah. Hal ini juga seiring dengan beberapa kebijakan Bupati Sumenep seperti halnya yang mendorong UMKM untuk terus meningkatkan usahanya.

Selain itu juga sektor pariwisata yang terrus dipicu untuk meningkatkan sektor ekonomi. Dan untuk saat ini juga peningkatan ekonomi kedepan bisa tercapai apabila situasi perpolitikan yang aman .

“Misalkan saat ini ada beberapa target yang harus di capai dan disisi lain juga harus berjalan dengan aman dan lancar, sehingga tidak mengganggu arus investasi yang masuk ke Sumenep,”tandasnya

Karenanya, yang pertama dari sisi regulasi saat ini di meja Bupati sudah ada Peraturan Bupati (Perbup) guna memberikan kemudahan investasi untuk penyusunan misalnya terkait insentif pengusaha agar ada pengurangan retribusi dan pajak sehingga ada daya tarik pengusahaan untuk tanam investasi di Sumenep.

Yang kedua peningkatan layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) yang awalnya memiliki 100 layanan saat ini sudah menjadi 223 layanan. Dan yang terbaru ada tiga tambahan layana yakni, pelayanan dari Kejaksaan Negeri Sumenep seperti pembayaran tilang, kemudaian Bapas II Pamekasan terkait rekomendasi surat persetujuan dan sebagainya yang esensinya sama serta dari Kemenag Sumenep dengan pengurusan Surat Nikah termasuk disediakan Tempat untuk Menikah di ruangan khusus yang layak.

” Jadi hampir semua layanan ada di MPP guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” tambahnya.


Sementara Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo sebelumnya menyebutkan 95% investasi di Sumenep itu dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sehingga selama 3 tahun terakhir nilai investasi terus meningkat.

“Sebesar 95% dari nilai investasi Sumenep Rp 2,1 triliun pada 2023 itu disumbang dari sektor UMKM. Sisanya dari sektor lain.

Dan itu menurut politisi PDI-P ini, datanya diperoleh dari Nomor Induk Berusaha (NIB). Disamping itu Geliat UMKM di daerahnya memang cukup tinggi yang pertumbuhannya UMKM di Sumenep mencapai 4% lebih.

Bahkan, sebagai upaya lebih memberdayakan pelaku UMKM, Bupati Fauzi mengajak mereka memasukkan produk ke Katalog Elektronik (e-Katalog) demi meningkatkan daya saing dan pemasaran produk lokal lebih luas.

“Saat ini serba E-Katalog pada setiap kegiatan pemerintah. Sehingga, ketika sudah bergabung maka penyelenggara cukup memilih di katalog elektronik untuk kebutuhan kegiatan,” tambahnya.(rus/nin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *