close
SUMENEP

Tercium Aroma Korupsi, Program Dana Hibah Untuk Sumenep Disorot

IMG_20210408_235407

SUMENEP, Kompasmadura.com – Program dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 yang diperuntukkan untuk stimulus pembangunan di sejumlah daerah di Jatim masih belum jelas. Dana hibah yang digelontorkan triliunan rupiah tersebut salah satunya juga mengalir ke wilayah Kabupaten Sumenep, ujung timur Pulau Madura, Jawa Timur.

Bahkan aliran dana hibah yang semestinya digunakan untuk stimulus pembangunan. Oleh sejumlah kalangan aktivis, tokoh masyarakat hingga Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Sumenep menilai bahwa program pemerintah tersebut hingga kini masih belum jelas.

Hal itu seperti yang diungkapkan oleh M Masrul S.E Dewan Pembina KOMPAK (Komunitas Anti Korupsi) Sumenep. Pihaknya menjelaskan bahwa, berdasarkan data yang ia peroleh program bantuan Pemerintah seperti Dana Hibah Provinsi Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Sumenep sangat amburadul.

Selain itu juga, lebih parahnya lagi menurutnya program Dana Hibah Tahun Anggaran 2020 yang di alokasikan kepada beberapa lembaga pendidikan di Kabupaten Sumenep tersebut ada dugaan kuat tercium aroma korupsi.

“Dana hibah Provinsi tahun 2020 untuk Kabupaten Sumenep yang di alokasikan kepada pesantren dan beberapa lembaga pendidikan ada dugaan korupsi”, ungkapnya kepada media ini, Kamis (08/04/2021).

Masih menurutnya, berdasarkan hasil investigasi lembaganya, dilapangan pihaknya menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Dugaan kuat, program tersebut hanya dikerjakan asal-asalan, dengan kata lain tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Adapun dari data-data kami di Kabupaten Sumenep ini yang mendapatkan bantuan dana hibah provinsi pada tahun 2020 ada RKB (Ruang Kelas Baru). Dan ada juga bantuan kapal nelayan kepada beberapa pondok pesantren, serta alat pencetak es, yang juga di berikan kepada pondok pesantren yg ada di Sumenep”, jelas M Masrul.

Sementara lanjutnya, dengan beberapa bukti yang ada, lembaganya akan terus mengawal serius jalannya program pemerintah yang seharusnya dapat memberikan asas manfaat terhadap masyarakat.

Kami ini tidak berdasarkan asumsi tapi kami berani ngawal kasus ini karena kami bedasarkan data dan kami tidak akan main-main untuk mengawalnya”, pungkasnya. (Ras/Nin)

Tags : Kompak