close
SAMPANG

Realisasi BLTDD Kacau, Ketua AKD Ikut Campur Saat Pendemo Tuntut Malik Mundur

IMG_20200609_175233
Sidik Ketua Jaka Jatim Korda Sampang menyuarakan aspirasi di depan Kantor Dinas PMD Sampang.

SAMPANG, Kompasmadura.com – Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Tahun Anggaran 2020 tahap I masih belum tuntas. Dinas DPM Sampang tidak bisa melaksanakan intruksi KEMENDES Nomor 1 Tahun 2020 tentang percepatan penyaluran BLTDD.

Namun terbukti, hingga saat ini 35 desa yang belum menyalurkan bantuan tersebut. Parahnya lagi, data penerima bantuan BLTDD tahap I yang telah dicairkan masih dilakukan verifikasi ulang oleh Dinas DPM Sampang melalui Pemdes. Karena ditemukan double penerima bansos selain bantuan BLTDD.

“Aksi ini bentuk kekecewaan kami kepada Dinas PMD. Kan sangat lucu ketika masih dilakukan verifikasi ulang,” kata Sidik Ketua Jaka Jatim Korda Sampang.

Kata dia, proses pendataan dan realisasi penyaluran BLTDD ampuradul. Artinya, dinas kurang serius dalam merealisasikan BLTDD. Dengan demikian, Malik Amrullah sebagai nahkoda di Dinas PMD Sampang diminta mundur dari jabatannya.

“Dan kurangnya ketegasan serta tidak transfaran Data penerima bantuan di setiap desa,” imbuhnya.

“Alasan yang selalu dilontarkan itu sebenarnya lagu lama tapi kaset baru. Masak segitu rumitnya sih,” ujar Didik sapaannya.

Padahal, Didik menjelaskan Kemendes telah mengeluarkan aturan Nomor 6 Tahun 2020 tentang BLTDD. Dalam aturan itu telah dijelaskan berdasarkan kriteria calon penerima Bansos Dana Desa (DD) itu yang tidak berbenturan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Seyoknya Pemdes telah mengetahui siapa saja yang tidak menerima PKH dan BPNT. Lalu dimasukkan sebagai calon penerima BLTDD sesuai Edaran Kemendes. Nah ini, masih dilakukan verifikasi data. Lalu dinas yang menganggarkan untuk bimtek dan hasil dari bimtek untuk perangkat desa mana,” tanyanya.

Menanggapi tudingan para aksi, Malik Amrullah kepala Dinas PMD Sampang mengakui masih ada beberapa desa yang belum menyalurkan atau merealisasikan bantuan BLTDD. Menurutnya, hal itu karena secara administrasi belum bisa disalurkan mengikuti instruksi Kemendes Nomor 1 Tahun 2020, sehingga harus dicairkan setelah Idul Fitri.

“Memang masih ada Desa yang belum merealisasikan BLTDD. Tapi hari ini, sudah ada 5 Desa yang mencairkan bantuan itu,” katanya kepada para aksi.

Malik mengakui data yang telah disetorkan ke instansinya dilakukan verifikasi ulang. Karena penerima ditemukan double sebagai penerima bansos lainnya.

“Dan hari ini, kami bersama beberapa Kepala Desa sedang rapat untuk merealisasikan BLTDD tahap ke II,” ujar Malik mantan Kadinsos Sampang.

Bentuk kekecewaan, para aksi membubarkan diri karena Ketua AKD Sampang Achmad Muktadin mengambil-alih dari Kadis PMD terkait perbincangan dengan para aksi. Sebab, para aksi menilai tidak ada korelasi dan hubungan dengan AKD Sampang, karena AKD bukanlah OPD dan tujuan dari aksi.

Sementara tuntutan aksinya, yakni meminta pertanggungjawaban Kepala DPMD atas lemahnya Kinerja DPMD, hingga meminta Bupati pecat Kadis. Dan Data penerima semua bantuan harus transparan disetiap Desa yang bisa diakses semua masyarakat setempat. Terakhir, segera menyalurkan BLT DD ke Desa yang belum realisasi. (Ful/Nin)

Tags : DPMD