close
BANGKALAN

Persoalkan Stemple BPD Arosbaya, Mantan BPD Meradang

IMG_20200221_175652

BANGKALAN, Kompasmadura.com – Mantan Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya mengeluh atas poisisinya yang kini tidak tahu bahwa dia sudah bukan menjadi BPD yang definitif.

Tohari Selaku Eks Ketua BPD, mengaku bahwa ia dengan 10 anggotanya tidak mengetahui dirinya sudah bukan lagi bpd yang defintif di desa tersebut. Jum’at (21/02/2020).

Lantarannya, baru baru ini dia mengetahui BPD yang definitif sudah berpindah tangan ke orang lain, namun anehnya stemple resmi BPD desa Arosbaya masih ditangannya dan tidak ada yang memintanya.

“Saya dan 10 anggota yang lainnya tidak ada yang masuk lagi menjadi BPD yang baru ini. Katanya sekarang sudah baru, saya juga tidak tahu dan tidak ada pemberitahuan dari pemerintah desa atau kantor kecamatan. Padahal kalau tidak salah ini ada serah terimanya.” Kata dia, sembari menunjukan SK dan stemple yang masih dipegangnya.

Pria berkacamata itu, juga menyampaikan selama dia menjabat menjadi ketua BPD tidak pernah merasa disodorkan berkas untuk tanda tangan dan stemple yang berkaitan dengan perencanaan desa atau program desa yang akan menggunakan keuangan desa baik DD atau ADD.

“Saya menjabat sejak tahun 2016, tapi semenjak pak kades yang baru ini sejak tahun 2017. Nah dari tahun 2017 hingga kemarin 2019 belum pernah menggunakan stemple dan tanda tangan saya dilembaran apapun yang berkaiatan dengan keuangan desa,” papar dia.

Maka, Toharipun merasa ada yang janggal mulai dari tidak diberitahu pemberhentiannya hingga setemple BPD yang tidak pernah digunakan sama sekali selama ia menjabat.

“Biasanya kan harus ada persetujuan ketua BPD juga kalau merencanakan program pembangunan yang akan menggunakan dana desa, atau membuat SPJ saat program itu selesai dilakukan, saya pas bingung.” Ungkap dia.

Kendati demikian Tohari memiliki praduga bahwa stemple BPD yang turun temurun itu diduga digandakan dan tanda tangannya di palsukan oleh oknum perangkat desa arosbaya untuk mencairkan DD dan ADD.

“Yang jelas saya tidak pernah melakukan tanda tangan apapun kecuali daftar hadir saat musrembangdes tahun 2017 dan 2018. Padahal saya pernah menemukan di SPJ ada stemple dan tanda tangan saya, dapat dari mana itu.” Tutup dia.

Hal senada juga disampaikan oleh Slamet Riadi selaku eks anggota BPD, bahwa dia juga mengingat selama ia menjabat melakukan musrembangdes hanya dua kali itu saja.

“Terus selama ini anggaran dana desa itu direalisasikan untuk apa, kalau BPD nya saja tidak tahu.” Ucap dia.

Dia menegaskan, bahwa di desa juga bagian dari negara indonesia tentunya memiliki aturan main yang baku.

” Jadi pemberhentian dan pemberitahuan posisi kami ini diinfokan lah ke kami. Kalau begini saya masih merasa sebagai BPD yang definitif karena stemplenya ada di kami, ada etika lah minimal. ” kata dia.

Bahkan berdasarkan info yang Slamet gali dari desa Berbeluk, ada pemberhentian dan serah terima stemple.

“Kalau disana yang saya tahu dari teman saya, ada pemberitahuan dan serah terima stemple. Disini pas tidak ada info apapun,” tegas dia.

Kedua pria itu kini berharap pejabat kantor kecamatan Arosbaya bisa menjadi penengah terkait hal ini, minimal bisa memfasilitasi serah terima stemple dam menegaskan bahwa BPD yang lama sudah selesai.

“Minimal ada serah terima lah, karena ini negara juga, perkara kami sudah jelas tidak dipakai lagi tidak apa apa, yang penting jelaslah.” Pinta dia.

Sementara itu Camat Arosbaya Mahrus mengaku bahwa hal serah terima bukan menjadi ranahnya, melainkan ranah desa terkait.

“Kalau BPD ini sudah selesai sejak dilakulan pelantikan itu, jadi kalau hal tehnik serah terima itu sudah ranahnya desa bukan kami, dan sekarang SK sudah diterima oleh masing masing desa.” Jawab dia saat dihubungi melalui telfon.

Sedangkan Suhardi selaku kepala desa Arosbaya belum memberikan tanggapan apapun sampai berita ini dinaikan, meski sudah berusaha dihubungi melalui via telfon dan sms. (Mal/nin).

Tags : BPD