close
HUKUM

Diduga Ada Penyerobotan Tanah, Dishub Terus Di Soal

IMG_20190326_074741

SUMENEP, Kompasmadura.com – Akhirnya polemik penyerobotan tanah milik Subiyakto, SH, warga Perumahan Satelit, Jl. Aquarius Perumahan Sumenep, Madura, Jawa Timur, angkat bicara bakal tempuh jalur hukum terkait tanah yang diduga diserobot oleh Dinas Perhubungan Sumenep. Senin, (25/03/2019).

Setelah sebelumnya sempat ditolak oleh pihak penyidik Polisi Resort (Polres) Sumenep sebab, penyidik menilai ada data yang belum lengkap. “Besok kami akan datang lagi dengan data dan bukti yang diminta oleh pihak penyidik,” ungkapnya kepada awak media. Minggu kemarin, (24/03/2019).

Sejak tahun 2015 hingga 2019, lanjut Subiyakto sapaan karibnya, pihaknya memiliki dua bidang tanah dengan luas 4.227 m2, dan luas 3937 m2, yang terletak di Desa Kacongan, Kecamatan Kota Sumenep, dan sudah disahkan oleh gubernur, serta ditetapkan masuk pada pembebasan lahan Bandara Trunojoyo Sumenep. Bahkan, telah ada penetapan Penentuan Lokasi (Penlok) yang disahkan oleh Gubernur.

“Ini juga membuktikan bahwa jelas ada indikasi kerugian Negara serta juga usaha penyerobotan atas tanah yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum. Toh saya sebagai pemiliknya tidak pernah merasa meminta tanah milikku untuk diukur. Nah, ada apa gerangan tanah saya kok diukur tanpa sepengetahuan saya sebagai pemiliknya. Ini sama artinya dengan perampokan yang bermotif mafia atas hak milik orang lain,” terangnya.

Pengajuan permohonan pengukuran tanah, kata Subiyakto, harus sesuai dengan aturan, yakni seperti pemilik lahan harus diberitahu sebelumnya, sebagaimana diatur oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, yang syarat-syaratnya harus melampirkan permohonan Peta bidang atau pengembalian batas yang harus diajukan. 1. Foto copy KTP + KK Pemohon (Legalisir). 2. Surat Permohonan. 3. Foto copy sertifikat (Legalisir). Foto copy letter C/ pepel (Legalisir). Foto copy SPPT yang dilegalisir. “Ini kan aneh wong, semua dokumen ada apa pada saya dan saya tidak pernah mengajukannya,” ujarnya heran.

Lucunya, ucap Subiyakto, padahal semua data yang asli ada ditangannya, tapi anehnya kenapa BPN melayani pengukuran yang diajukan oleh Sustono yang berakibat pada berkurang tanah miliknya. “Untuk sementara saya tidak mempersoalkan pembebasan lahan, tapi yang saya persoalkan adalah lahan tanah saya menjadi berkurang dari AJB 557 luasnya berkurang dari 4.227 m2 menjadi 1.026 m2 dan AJB 494 luas 3.937m2 menjadi 1.518 m2. Total tanah yang hilang semua berjumlah 4.620 meter2.

Sementara, Asisten 1 Bidang Pemeritah, Drs. Cartok berjanji pihaknya siap memfasilitasi dengan pihak terkait lainnya terkait sengkarut pembebasan tanah yang peruntukannya untuk Lapangan terbang Trunojoyo Sumenep. “Kami berjanji akan dengan segera menyelesaikan persoalan tanah yang menjadi sengkarut tersebut, mohon sabar dulu lah,” katanya.

Sebelumnya melalui pejabat PPTK Agus Sulistiono, kepada media ini menjelaskan, bahwa telah menyerahkan sepenuhnya kepada Subiyakto, jika akan menempuh jalur hukum. “Terkait persoalan lahan tanah yang peruntukannya untuk pembebasan Lapangan Terbang, kami serahkan kepada Subiyakto maunya apa? Jika merasa dirugikan silahkan tempuh jalur hukum seperti yang diinginkan selama ini,” jelas Agus.

Terpisah Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Sumenep, Wahyu Marullah mengatakan bahwa BPN melayani atas permohonan yang diajukan oleh pihak Dinas Perhubungan. [Hend/Nin]

Tags : Penyerobotan tanah