SAMPANG, Kompasmadura.com – Proyek Sebagian Corrugated Concrete Shee Pile (CCSP) normalisasi Sungai Kemuning Sampang dengan betonisasi ambrol. Betonisasi dalam pengendalian banjir di Sampang terjadi pada Selasa (18/92018) malam hari.
Bahkan insiden itu diduga akibat kedalaman sheetpile tidak benar. Padahal, mega proyek tersebut dalam proses pekerjaan sepanjang Sungai Kemuning.
Namun informasi yang diterima Kompasmadura.com, pembangunan beton kanan – kiri bersumber dari Anggaran Pendabatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 140 Miliar. PT. Budi Jaya berdomisili Surabaya sebagai pemenang pekerjaan Normalisasi tersebut.
Dampak yang di timbulkan tidak hanya sebagian CCSP roboh, tetapi juga berdampak kepada pagar dan pondasi Rumah Pompa yang tidak jauh dari lokasi kejadian.
Kamis (20/9/2018), Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto meninjau pekerjaan normalisasi sungai yang mengakibatkan kerusakan sepanjang 23 meter. Di hari yang sama, Komisi 3 DPRD Sampang juga melakukan sidak mega proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah.
Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto mengatakan, tekanan massa yang memberatkan beban tiang pancang dengan kedalaman kurang maksimal.
“Ya tentu untuk segera lakukan perbaikan,” katanya.
Bahkan Anwar Sanusi Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Sampang ambrolnya beton ini akibat kedalaman sheetpile tidak baik. Menurutnya, sheetpile dengan ukuran 16 meter masuk kedalaman 10 meter.
“Namun tanahnya masih lembek, itu kata pekerjanya saat kami diakusi,” katanya pada awak media.
Pihaknya juga menambahkan, Ada kesalahan pada perencanaan. Maksudnya jika diketahui kondisi tanah “lembek” kenapa tidak disesuaikan dengan struktur tanah kebutuhan betonnya. Sehingga, dana fantastis tersebut seharusnya bisa menjamin kualitas dari proyek tersebut. Baik dari sisi, pengawasan, pelaksanaan termasuk perencanaan itu sendiri.
“Tentu ini jadi pengawasan kami, dan kami akan melakukan diskusi dengan pihak atau instansi terkait,” ujarnya.
Nur Hasan dari LSM LIRA berpendapat ada dua kemungkinan penyebab ambruknya betonisasi itu. Pertama, struktur tanah yang tidak mantap. Kedua, kualitas pengerjaan yang asal-asalan atau ada indikasi penurunan pekerjaan dan kualitas material.
“Saya kira ini perlu diawasi proses penyelesaian itu, karena normaliasasi bagian utama dalam menangani banjir,” ujarnya. [Ful/Nin]
